Perekonomian di era Jokowi-Jk menjadi bahan
pembicaraan di sosial media. Beberapa media masa memberitakan perkembangan perekonomian
di era Jokowi-Jk, banyak isu isu yang terkait di dalam masa pemerintahannya.
Bukan hanya media masa yang menilai, tapi dari publik maupun kita sendiri bisa menilai apa
saja yang terjadi di era perekonomian pada era ini. Banyak yang menilai bahwa
perekonomian di zaman Jokowi-Jk menurun di banding tahun-tahun sebelumnya.
Banyak yang menyinggung menurunnya
perekonomian di era Jokowi-Jk. Ini berkaitan dengan isu-isu utama lainnya
seperti kondisi politik nasional, penegakan hukum, keamanan nasional dan
pemberantasan korupsi. Mayoritas masyarakat pun beranggapan kondisi ekonomi
lebih buruk lantaran mahalnya harga kebutuhan pokok dan banyaknya pengangguran
di berbagai daerah, seperti yang kita ketahui sekarang ini. Hal ini juga bisa dilihat
dari melemahnya nilai rupiah. Masyarakat pun menilai bahwa pemerintah kurang
serius dalam mengatasi turunnya nilai rupiah ini.
Turunnya penilaian masyarakat terhadap
perekonomian di era ini dikarenakan kebijakan Presiden Jokowi di bidang
ekonomi. Setelah di lantik, Jokowi
memutuskan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya,
masyarakat harus membeli BBM lebih mahal. Kemudian, harga sembako juga lebih
mahal, dan harga transportasi pun ikut naik. Kondisi ini dinilai buruk karena
masyarakat akan kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Karena jika
masalah ekonomi, nantinya masyarakat akan merasakan sendiri dampak dari
keputusan yang di ambil oleh pemerintah.
Fakta lain terkait masalah ini yaitu
melambatnya pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor yang menurun, impor yang naik,
dan nilai tukar petani ikut anjlok. Devisa negara
menjadi tertekan akibat peningkatan pengeluaran untuk pembayaran utang luar
negeri pemerintah dan dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. Pemerintahan
Jokowi-Jk pun mengambil langkah dengan menaikkan harga BBM, harga listrik, dan
harga kebutuhan pokok.
Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah mengembangkan suatu
sistem ekonomi yang sifatnya kerakyatan namun tetap berdasarkan pada sistem
pasar. Sehingga persaingan antarpelaku usaha tetap berjalan secara adil dan
sehat tanpa saling merugikan. Peran Jokowi-Jk harus semakin dioptimalkan
terutama dalam bidang yang berkaitan dengan layanan public, regulasi, intensif,
subsidi, dan lain sebagainya. Semua ini harus dilaksanakan dengan baik dan
terbuka.
Usaha maupun upaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang
lain dengan penempatan tenaga kerja atau pegawai yang sesuai dengan bidang dan
keterampilan masing-masing. Demikian dengan perlindungan dan pembelaan terhadap
hak-hak mereka harus menjadi perhatian tersendiri. Dan, kita sebagai masyarakat
juga harus ikut peduli dengan perkembangan perekonomian di Indonesia ini.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar